Page 74 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 74
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 51
dari integrasi ekonomi kapitalistik yang mencapai masa emas sejak
akhir abad ke-19 dengan industrialisasi sebagai faktor pemicunya.
Awalnya kebijakan negara kesejahteraan ini merupakan upaya untuk
mengendalikan ancaman mobilisasi politik dan gerakan radikal dari
kelas pekerja baru yang terbentuk setelah industrialisasi sekaligus
mengukuhkan kesetiaan kelas baru tersebut pada negara (nation
state building). Tren kemudian berubah, awal 1900-an negara-negara
yang lebih demokratis dengan industrialisasi yang lebih maju mulai
membangun negara kesejahteraannya. Kebijakan sosial juga tidak
lagi menjadi alat bagi pengendalian politis kelas pekerja, namun
untuk memenuhi tuntutan industrialisasi bagi kelas pekerja yang
sehat dan cakap.
Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara
konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Konsep negara
hukum, negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya
dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya
dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Konsep ini merupakan
51
konsep negara hukum klasik, yang dalam pustaka hukum Eropa
Kontinental dikenal dengan istilah rechtsstaat dan di Anglo Amerika
dikenal dengan istilah the rule of law. 52
51 Abrar Saleng..., Loc. Cit., hlm. 9.
52 Konsep rechtsstaat pada mulanya dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant, Paul Laband, dan Julius Stahl, sedangkan the rule of
law yang dipelopori oleh A.V. Dicey, lihat Jimly Asshiddiqie, “Perubahan
UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional”, Makalah, Disampaikan
dalam seminar “UUD 1945 Sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat Kali
Perubahan Sebagai Dasar Menuju Milenium III”, Kerjasama Mahkamah
Konstitusi RI dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang
5 Juli 2007, hlm. 6-7; Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang
Demokratis, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2009, hlm. 395; SF Marbun,
Deno Kamelus, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi
Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 62-63; Menurut Philipus M.
Hadjon, antara rechtsstaat dan the rule of law memiliki karakteristik
berbeda. Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang
absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the