Page 74 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 74

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing  51


              dari integrasi ekonomi kapitalistik yang mencapai masa emas sejak
              akhir abad ke-19 dengan industrialisasi sebagai faktor pemicunya.
              Awalnya kebijakan negara kesejahteraan ini merupakan upaya untuk
              mengendalikan ancaman mobilisasi politik dan gerakan radikal dari
              kelas pekerja baru yang terbentuk setelah industrialisasi sekaligus
              mengukuhkan kesetiaan kelas baru  tersebut  pada negara  (nation
              state building). Tren kemudian berubah, awal 1900-an negara-negara
              yang lebih demokratis dengan industrialisasi yang lebih maju mulai
              membangun negara kesejahteraannya. Kebijakan sosial  juga tidak

              lagi  menjadi  alat  bagi  pengendalian  politis  kelas  pekerja,  namun
              untuk memenuhi  tuntutan industrialisasi  bagi kelas pekerja yang
              sehat dan cakap.
                  Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara
              konsep negara hukum  dan negara kesejahteraan. Konsep negara

              hukum, negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya
              dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya
              dilakukan  di  bawah kekuasaan hukum.  Konsep ini  merupakan
                                                    51
              konsep negara hukum klasik,  yang  dalam  pustaka hukum Eropa
              Kontinental dikenal dengan istilah rechtsstaat dan di Anglo Amerika
              dikenal dengan istilah the rule of law. 52




              51   Abrar Saleng..., Loc. Cit., hlm. 9.
              52  Konsep  rechtsstaat  pada  mulanya dikembangkan   antara  lain oleh
                  Immanuel Kant, Paul Laband, dan Julius Stahl, sedangkan the rule of
                  law yang dipelopori oleh A.V. Dicey, lihat Jimly Asshiddiqie, “Perubahan
                  UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional”, Makalah,  Disampaikan
                  dalam seminar “UUD 1945 Sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat Kali
                  Perubahan Sebagai Dasar Menuju Milenium III”, Kerjasama Mahkamah
                  Konstitusi RI dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang
                  5  Juli  2007,  hlm.  6-7;  Jimly  Asshiddiqie,  Menuju Negara Hukum  Yang
                  Demokratis, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2009, hlm. 395; SF Marbun,
                  Deno Kamelus, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi
                  Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 62-63; Menurut Philipus M.
                  Hadjon, antara rechtsstaat dan the rule of law memiliki karakteristik
                  berbeda. Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang
                  absolutisme sehingga sifatnya  revolusioner, sebaliknya  konsep  the
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79