Page 77 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

54 FX. Sumarja

Konsep negara hukum kesejahteraan mengharuskan
pemerintahan berlandaskan pada dua hal. Pertama, pemerintahan
tunduk dan didasarkan pada hukum yang berlaku. Kedua, negara
bertugas mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negara atau
pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau
ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab
mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-
besar kemakmuran rakyat. 60

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsep negara kesejahteraan
negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada
masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak.
Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam
berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya
kesejahteraan bersama dan masyarakat. Fungsi negara juga meliputi

kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi
negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada
individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti social security,
kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan latihan serta
perumahan, yang tentunya tidak bisa lepas dari pertanahan.
61
Uraian di atas sejalan dengan pendapat Franz Magnis-Suseno,

bahwa negara secara hakiki bertugas untuk mengusahakan
kesejahteraan umum. Negara harus mengusahakan semua
prasyarat, kondisi, prasarana agar masyarakat dapat hidup dengan
adil dan sejahtera. Meminjam pendapat W. Friedmann, tugas
62
63

60 Abrar Saleng..., Loc. Cit.
61 Ridwan HR..., Loc. Cit.
62 Franz Magnis Suseno, Etika..., Loc. Cit., hlm. 316.
63 Sering disebut dengan istilah negara ekonomi campuran, lihat W.
Friedmann, The State and The Rule of Law in A Mixed Economy, London:
Steven and Sons, 1971, hlm. 3; Bandingkan dengan Abrar Saleng..., Op.
Cit., hlm. 16.