Page 81 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

58 FX. Sumarja

2. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan (souvereiniteit) pertama kali dikemukakan
oleh Jean Bodin. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk
67
68
menentukan hukum dalam negara, jika dilihat dari aspek kedaulatan
atas pemerintahan, termasuk kedaulatan atas wilayah dan penduduk.
Kedaulatan di sini dipandang dari hubungan negara dengan negara

lain atau dilihat dari sudut pandang eksternal. Selain itu, kedaulatan
dapat dilihat dari sisi internal, bahwa setiap masyarakat dalam
suatu negara mengakui adanya kekuasaan yang paling tinggi dalam
hidup mereka. Kekuasaan tertinggi inilah yang mendominasi hidup
mereka, menjadi alasan yang menguasai hidup mereka. Demikian
pula dengan suatu negara yang merupakan pencerminan rakyat
mengakui adanya kekuasaan yang tertinggi.

Menurut Abul A’la Maududi secara terminologi dalam ilmu politik
modern, kata kedaulatan digunakan untuk mengartikan kemaharajaan
mutlak atau kekuasaan raja yang paripurna. Kedaulatan memiliki
69
hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-
perintahnya kepada semua rakyat negara yang bersangkutan. Rakyat
memiliki kewajiban mutlak untuk menaatinya tanpa memperhatikan

mereka bersedia atau tidak. Tidak ada media luar lainnya, kecuali
kehendaknya sendiri, yang dapat mengenakan pembatasan pada
kekuasaannya untuk memerintah. Termasuk pembatasan terhadap
orang asing untuk memiliki/ menguasai tanah hak milik adalah suatu
kewenangan mutlak sebuah negara yang berdaulat.

Kedaulatan tetap hanya sekadar anggapan dasar hukum
sepanjang tidak ada oknum aktif yang mampu menegakkannya.

67 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.
170.
68 Kedaulatan memiliki sifat tunggal, asli, dan tidak terbagi.
69 Abul A’la Maududi, Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam, Bandung:
Mizan, 1990, hlm. 236; Ni’matul Huda, Ilmu..., Op. Cit., hlm.172.