Page 94 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 71

“…kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah
hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah itu saling
menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum
yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki
kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah
hukum umum. Di dalamnya, kaidah hukum khusus yang lebih
rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.
Karena pada keberlakuan ini diabstraksikan dari isi kaidah
hukum, tetapi perhatian hanya diberikan pada tempat kaidah
hukum itu dalam sistem hukum, maka keberlakuan ini disebut
juga keberlakuan formal”. 90

Keberlakuan yuridis atau normatif erat kaitannya dengan
Stufenbautheorie dari Hans Kelsen, bahwa norma hukum itu
berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata
susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku,

bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang
lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma
yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan
fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Berangkat dari teori norma
91

90 Bruggink membagi keberlakuan kaidah hukum berdasarkan pembagian
yang sering dilakukan dalam teori hukum, yaitu keberlakuan faktual
atau empiris (jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah itu
berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut), keberlakuan normatif
atau formal (jika kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi
dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi), dan keberlakuan evaluatif
(jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai) (J.J.H.
Bruggink, Refleksi tentang..., Op. Cit., hlm. 150); Dalam bahasa yang
lain Soerjono Soekanto membagi keberlakuan kaidah hukum tersebut
dalam keberlakuan filosofis, sosiologis, dan yuridis (Soerjono Soekanto,
Perihal Kaidah Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm.
88-89. M. Solly Lubis bahkan menambahkan keberlakuan tersebut
berdasarkan landasan politis, yakni garis kebijaksanaan politik yang
menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan politik
serta dalam rangka pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara
(B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain
Naskah Akademik, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008, hlm. 72).

91 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif