Page 97 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

74 FX. Sumarja

dalam pembentukan hukum tanah nasional khususnya larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing harus memperhatikan
asas-asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan
tingkat atasnya. Pembentuk hukum selain memahami teknik
perundang-undangan dan materi muatan yang akan diatur juga harus
berwawasan kebangsaan. Harmonisasi dan sinkronisasi hukum, baik
secara vertikal maupun horisontal juga memegang peranan penting
untuk mencegah terjadinya disharmoni atau inkonsistensi aturan
hukum satu sama lain, mencakup asas, tata urutan perundang-

undangan, kewenangan, dan hukum adat. Tentunya hal ini tidak
bisa dilepaskan dari paham bahwa hukum merupakan suatu
sistem. Sistem hukum memberi arti hukum sebagai suatu sistem
95
terbuka yang di dalamnya terdiri dari sub-sub sistem yang saling
berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan suatu
keseluruhan yang utuh. 96

95 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi
ketiga, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 102-103.
96 Pengertian sistem hukum tersebut dirumuskan berdasarkan
pengertian sistem dari Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta
sebagaimana dikutip Arief Hidayat, Kebebasan Berserikat di Indonesia
(Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran
Hukum), Semarang: Badan Penerbit Undip, 2008, hlm. 16; B. Arief
Sidharta menjelaskan bahwa keseluruhan kaidah-kaidah hukum
dan bentuk penampilannya dalam aturan-aturan hukum tersusun
dalam sebuah sistem. Dalam idenya harus demikian, sekalipun
berupa sistem terbuka yang memiliki kemampuan adaptif dan
dinamika untuk mengakomodasi perkembangan dan perubahan
kemasyarakatan yang selalu akan terjadi. Sebab, jika tidak, maka tidak
mustahil atau akan mudah terjadi pertentangan antar-kaidah hukum
yang akan menyebabkan keberadaan hukum menjadi problematis
dan tidak fungsional untuk mewujudkan tujuan keberadaannya,
yakni mewujudkan perdamaian sejati dalam masyarakat, lihat B.
Arief Sidharta, “Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan
Penemuan Hukum”, dalam Susi Dwi Harjanti (ed.), Negara Hukum
yang Berkeadilan, kumpulan pemikiran dalam rangka purnabakti Prof.
Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011,
hlm. 8-10; Lihat juga Bachsan Mustafa, Sistem Hukum..., Op. Cit., hlm.
12.