Page 100 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 77

penerbitan keputusan (beschikking), dan perbuatan pemerintah
dalam bidang keperdataan (materiele daad). Dua bidang yang
pertama terjadi dalam bidang publik, dan karena itu tunduk
dan diatur berdasarkan hukum publik, sedangkan yang terakhir
khusus dalam bidang perdata, dan karenanya tunduk dan diatur
berdasarkan hukum privat. Bedasarkan pembidangan perbuatan
pemerintahan ini, oleh Muchsan seperti dikutip Ridwan dikatakan
103
bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berbentuk
melanggar hak subjektif orang lain tidak hanya terbatas pada

perbuatan yang bersifat privaat-rechtelijkt saja, tetapi juga perbuatan
yang bersifat publiekrech-telijk. Penguasa dapat dianggap melakukan
perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang
lain, apabila:
1) Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada

hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam
hukum tersebut.
2) Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum
publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.

Ridwan menambahkan di samping dua macam perbuatan
pemerintah tersebut, seiring dengan konsep negara hukum
modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (welfare
state), pemerintah juga dilekati dengan kewenangan bebas atau

freies ermessen, yang jika dituangkan dalam bentuk tertulis
104

103 Ridwan HR, Hukum Administrasi,... Ibid.
104 Oleh UU Administrasi Pemerintahan disebutnya diskresi (Pasal 22-
32). Pasal 1 angka 9, memberikan definisi diskresi, yaitu keputusan
dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk
mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan
pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya
stagnasi pemerintahan. Tujuan diskresi adalah: a. demi kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c.