Page 102 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 102
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 79
undang melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Hak warga
ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas UU No. 24 Tahun 2003. Sementara itu, perlindungan hukum
akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang ditempuh melalui Mahkamah Agung dengan hak uji
materiil. Hak warga ini diatur dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970
yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) UU
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung
mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
Pengaturan demikian mendapat penegasan di dalam ketentuan
Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, bahwa: (1) Dalam hal suatu Undang-Undang
diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi; (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Perlindungan hukum bagi warga negara yang diakibatkan
dikeluarkannya keputusan (beschikking) ataupun freies ermessen,
dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan
administrasi dan upaya administrasi. Upaya administrasi terdapat
dua macam, yaitu banding administrasi dan keberatan. Banding
106
administrasi, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan
oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan
keputusan yang disengketakan. Prosedur keberatan adalah
penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan oleh instansi
106 Pasal 75-78 UU Administrasi Pemerintahan
