Page 107 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

84 FX. Sumarja

yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru;
3. penegasan fungsi lembaga, penegak hukum serta pembinaan
para anggotanya;
4. peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut elit
pengambil kebijakan. 119

Demikian pula menurut Bagir Manan bahwa politik hukum
setidaknya mencakup politik pembentukan hukum dan politik
penegakan hukum. Politik pembentukan hukum adalah kebijakan

yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan, dan
pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup:
(1) kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan; (2)
kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan
hakim; dan (3) kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis
lainnya. Kemudian politik penegakan hukum adalah kebijakan yang
bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan

di bidang pelayanan hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa politik
120
hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang temporer.
Politik hukum yang tetap, berkaitan dengan sikap hukum yang akan
selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan
hukum. Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang
ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Politik
121
hukum yang tetap, menurut Bagir Manan antara lain: 122

(1) Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia.

119 Abdul Hakim Garuda, “Politik Hukum Nasional”, makalah pada Karya
Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985; Lihat
juga Mulyana W. Kusuma, Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum,
Jakarta: Rajawali Press, 1986, hlm. 42.
120 Bagir Manan, Menyongsong Fajar..., Op. Cit., hlm. 180.
121 Bagir Manan, Menyongsong Fajar..., Ibid., hlm. 179-180.

122 Bagir Manan, Menyongsong Fajar..., Ibid.