Page 109 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

86 FX. Sumarja

menjadi ius constituendum dalam rangka upaya memenuhi
kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Berdasarkan
uraian itulah, politik hukum merupakan proses pembentukan ius
constituendum dari ius constitutum dalam rangka menghadapi
perubahan kehidupan masyarakat. Politik hukum mengarahkan
dan menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat, selanjutnya
menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan kehidupan
bermasyarakat. 124

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Soehino di atas,
terlihat dinamika hukum baik dalam bentuk diubah maupun
digantinya suatu hukum (peraturan perundang-undangan),
dikarenakan adanya perubahan masyarakat. Perlu diingat bahwa
125
adanya perubahan atau penggantian hukum tersebut harus tetap
mengacu kepada pencapaian tujuan kehidupan bermasyarakat.

hukum posistif adalah undang-undang yang berlaku dalam suatu
waktu tertentu atau sekarang (what is), adapun ius constituendum
diartikan sebagai hukum yang dibuat agar berlaku di masa yang
akan datang (what should be), dalam Moempoeni Moelatingsih,
Implementasi Asas-asas Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius
Constituendum di Indonesia, pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar
FH Undip, Semarang, 2003, hlm. 5.
124 Soehina, Politik Hukum di Indonesia, BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.
Pendapat Soehino ini kalau dikaji merupakan kelanjutan dari pendapat
Teuku M Radhie, Padmo Wahyono, dan Sunaryati Hartono.
125 Berkaitan dengan dinamika hukum ini, Moempoeni Moelatingsih
menyatakan: tentunya tiap-tiap orang yang berasal dari masyarakat
yang berbeda dan tidak hidup secara bersamaan waktunya, tidak
memiliki penangkapan inderawi yang sama terhadap hukum positif
yang berlaku di masyarakatnya sendiri. Tolok ukur yang dipergunakan
oleh masyarakat sekarang juga berbeda dengan tolok ukur yang
dipakai oleh masyarakat di waktu yang lalu. Dalam masa reformasi
simbol-simbol hukum kelihatannya telah direduksi sedemikian rupa,
sehingga wajah hukum positif di masa reformasi tampak berbeda
dengan wajah hukum positif di masa sebelumnya. Ternyata harus
diakui bahwa hal tersebut sebenarnya juga menunjukkan proses
dinamika pertumbuhan hukum di masanya yakni masa reformasi dan
sekaligus proses perwujudan ius constituendum masa reformasi, dalam
Moempoeni Moelatingsih, Implementasi..., Op. Cit., hlm. 32-33.