Page 114 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 114

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing  91


              Belanda), yang tertuang dalam akta Oktroi tanggal 20 Maret 1602. 1
                  Berdasarkan akta oktroi, VOC bertindak atas nama Pemerintah
              Belanda  memiliki hak  untuk: monopoli  perdagangan  di  suatu
              kawasan yang  luas,  terbentang dari Tanjung  Pengharapan sampai
              Selat Magellan, termasuk pulau-pulau di selatan Pasifik, Kepulauan
              Jepang, Sri Lanka, dan Cina Selatan; membentuk angkatan perang;
              mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan raja-

              raja Asia; menyatakan perang dan menerima perdamaian; membuat
              undang-undang dan peraturan; membentuk pengadilan; mencetak
              dan mengeluarkan  uang;  memungut  pajak;  mengangkat  seorang
              gubernur dan pegawai-pegawai tinggi lainnya. 2

                  Berdasarkan akta oktroi, VOC  mempunyai dua sifat: pertama
              sebagai  pedagang, kedua  sebagai badan  pemerintah  yang berhak
              mengurus  susunan  rumah  tangganya  sendiri serta  pengurusnya.
                                                                           3
              Hak  monopoli  dagang  dan  hak  mempertahankan  wilayah
              perdagangan bersaranakan  senjata (angkatan  perang)  termasuk
              usaha mendapatkan daerah kekuasaan dengan berperang melawan
              raja-raja lokal menunjukkan bahwa  VOC mengakui  dan berhak
              kedaulatan atas wilayah perdagangan tersebut.

                  VOC    memiliki   kedaulatan/kekuasaan   tertinggi  untuk
              mengadakan/membentuk angkatan perang; mengadakan perjanjian-
              perjanjian dengan negara-negara dan raja-raja di Asia; menyatakan
              perang dan menerima perdamaian; membuat undang-undang dan



              1   Yudi Latif,  Negara Paripurna Historis, Rasionalitas dan  Aktualitas
                  Pancasila,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm.  502-503;
                  lihat juga http://id.wikipedia.  org/wiki/Vereenigde_Oostindische_
                  Compagnie (diakses 12 April 2013) pukul 13.00 wib.
              2   Yudi Latif,  Negara Paripurna  Historis..., Ibid;  H. Muchsin, Imam
                  Koeswahyono, Soimin, Hukum Agraria Indonesia..., Op. Cit., hlm. 10;
                  http://serbasejarah.blogspot.com/2011/03/voc-sejarah-pembentukan-
                  hingga. html, diakses 12 April 2013 pukul 13.10 wib.
              3   Supomo & Djokosutono,  Sejarah Politik Hukum Adat  1609-1848,
                  Jakarta: Djambatan, 1955. hlm. 2.
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119