Page 118 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 95

dengan penyitaan benda yang dijual atau dibeli. 6
Lahirnya maklumat 23 Oktober 1685 menimbulkan keragu-
raguan tentang ada tidaknya larangan pengasingan tanah, karena
maklumat tersebut tidak mengaturnya. Keragu-raguan itu termasuk
bagaimana kalau orang golongan Eropa mau membeli tanah-tanah
orang Indonesia, karena aturannya tidak ada. Keragu-raguan itu
amat terasa pada akhir masa tanam paksa. Mengingat pada saat

itu sedang berkembang teori van den Berge yang juga menjadi
pegangan penguasa, bahwa tidak mungkin seorang bukan Indonesia
menikmati hak-hak kebendaan atas tanah yang lain daripada yang
dikenal dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Sementara pada saat yang
7
sama banyak pengusaha swasta asing yang telah membeli tanah-
tanah rakyat dan tanah bekas perkebunan kopi Gubernemen di
daerah Pasuruan. Pembelian tanah-tanah rakyat dan tanah bekas

perkebunan kopi Gubernemen oleh pengusaha swasta mengancam
perkebunan kopi milik Gubernemen (Pemerintah Hindia Belanda).
Untuk menghadapi ancaman dari pengusaha swasta dan karena
keragu-raguan tidak adanya aturan larangan pengasingan tanah,
maka diusulkan adanya penegasan sesuai teori van den Berge yang
juga dianut penguasa, bahwa penjualan tanah-tanah Indonesia
kepada orang-orang bukan Indonesia itu adalah batal menurut
hukum. Pada akhirnya dikeluarkanlah Stbl. 1875 No. 179 yang
mengatur Grondvervreemdingsverbod.

Sikap pengusaha asing membeli tanah-tanah rakyat pada saat
itu dapat dipahami, karena usaha perkebunan dimonopoli oleh
pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu di Negeri Belanda
sendiri banyak pengusaha swasta karena keberhasilan usahanya

mengalami kelebihan modal dan memerlukan bidang usaha baru

6 Mhd. Yamin Lubis & Abd. Rahim Lubis, Hukum..., Ibid., hlm. 65.

7 Sudargo Gautama, Hukum Agraria..., Op. Cit., hlm. 53.