Page 120 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 97

Ketentuan Pasal 62 RR tidak memuaskan bagi para pemilik
modal, sebab peraturan ini meskipun mengizinkan tanah untuk
disewa tetapi tidak lebih dari dua puluh tahun. Jangka waktu sewa
tanah tersebut dipandang tidak cukup, dan tidak dapat digunakan
sebagai jaminan utang. Lagi pula, tanah yang tersedia terletak di
wilayah pedalaman di mana tenaga kerja tidak cukup tersedia.
Penguasaan tanah dengan hak sewa, tidak memungkin-kan
pengusaha memperoleh kredit yang di-perlukan dengan pemberian
jaminan hipotek. Hak sewa bukanlah objek hipotek (Pasal 1164

KUHPerd). Pemberian hak yang lebih kuat, misalnya dengan hak
10
erfpacht, tidak mungkin. Pemberian wewenang kepada gubernur
jenderal untuk menyewakan tanah dalam Pasal 62 RR ditafsirkan
sebagai pembatasan kewenangannya hanya pada penyewaan, bukan
pemberian hak yang lebih kuat. Penjualan tanah yang luas juga
tidak memungkinkan, karena tegas-tegas dilarang oleh Pasal 62
RR ayat (l). Berdasarkan kondisi yang demikian, pemilik modal
11
meneruskan perjuangannya melalui parlemen untuk memperoleh
tanah yang luas dengan hak yang lebih kuat dan jangka waktu lama,
yaitu dengan menciptakan hukum agraria baru (nantinya lahir
Agrarische Wet 1870, yaitu menambahkan lima ayat pada Pasal 62
RR). Salah satu hasilnya bahwa gubernur jenderal dapat memberikan
hak erfpacht dengan jangka waktu 75 tahun.
Sejalan dengan teori kedaulatan negara, VOC telah memiliki

kedaulatan atas wilayah yang dikuasainya berdasarkan kewenangan
khusus yang diperolehnya dari Staaten Generaal (Parlemen
Belanda). Kewenangan khusus tersebut tertuang dalam akta Oktroi.
Berdasarkan kedaulatan yang ada padanya, VOC memiliki kekuasaan
tertinggi untuk menentukan hukum dalam wilayah kekuasaannya.
Salah satu kekuasaannya adalah mengeluarkan aturan larangan

10 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah..., Op. Cit., hlm. 36.

11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah..., Ibid.