Page 122 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 122

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing  99


              dalam haknya, tanpa pemberitahuan kepada Baljuw dan Scheepen. 12
                  Adanya maklumat tersebut diyakini bahwa sebelum Agrarische
              Wet  telah  dikenal politik  hukum  larangan pengasingan  tanah.
              Politik hukum larangan pengasingan tanah ini semata-mata untuk
              kepentingan VOC, terbatas pada warganya dan sifatnya masih lunak
              tidak mutlak melarang. Barangkali memang berbeda dengan yang
              dimaksudkan oleh Kano. Politik hukum larangan yang dimaksudkan

              oleh Kano adalah larangan pengasingan tanah oleh orang Indonesia
              kepada  bukan  Indonesia.  Sementara  yang diatur VOC adalah
              larangan pengasingan tanah oleh orang-orang VOC kepada orang-
              orang bukan VOC, meskipun bukan larangan mutlak. Lebih lanjut
              menurut Hiroyoshi Kano kalaupun kemudian ada aturan larangan
              pengasingan  tanah untuk  melindungi  rakyat pribumi,  tidak
              dilaksanakan  oleh pemerintah pusat dengan tujuan  yang tertentu,

              tetapi hanya merupakan   tindakan-tindakan  ad  hoc para petugas
              setempat yang mengurus hal-hal mendesak  pada saat  itu, misalnya
              dalam tahun-tahun semasa sistem  tanam  paksa (1830-1870). 13
                  Larangan pengasingan tanah tidak hanya dikenal pada lingkungan
              tanah-tanah VOC, tetapi juga terhadap tanah-tanah rakyat Indonesia.
              Menurut  penyelidikan Hiroyoshi  Kano  terhadap  Eindresumé,  di
                                                                       14


              12   Rudolf Hemanses..., Loc. Cit.
              13   Hiroyoshi  Kano, Sistem Pemilikan  Tanah dan Masyarakat Desa Di
                  Jawa Pada Abad XIX, dalam  Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan
                  Wiradi (ed.),  Dua Abad  Penguasaan Tanah,  Pola  Penguasaan Tanah
                  Pertanian Di Jawa Dari Masa ke Masa, Jakarta: Yayasan Obor dan PT
                  Gramedia, 1984,  hlm.  67-69.   (judul  asli  makalah  Hiroyoshi    Kano
                  adalah Land  Tenure  System and  The Desa Community  in Nineteenth
                  Century  Java,  IDE Paper  No. 5, Institute  of Developing  Economics,
                  Tokyo,  Japan,  1977).

              14  Eindresumévan het bij Gouvernements  besluit dd. 10 Juli  1867  No. 2
                  bevolenonderzoek  naar de rechten  van  den  inlander op den grond
                  op  Java en Madoera,  disusun  oleh den chef der Afdeeling  Statistiek
                  Ter Algemeene  Secretarie,  Vor.  1 (Batavia; Ernst & Co., 1876), Vol. II
                  (Batavia:  Ernst & Co., 1880), Vol. III  (Batavia: Landsdrukkerij,  1896).
                  Laporan  ini disingkat  sebagai Eindresumé.
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127