Page 121 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

98 FX. Sumarja

penjualan tanah-tanah oleh orang-orang VOC kepada orang luar
(larangan pengasingan tanah).
Hubungan hukum antara Penguasa VOC dengan tanahnya,
dapat dijelaskan dari teori hak milik yang mendasarkan pada teori
hukum kodrat, bahwa tanah yang dikuasai oleh VOC diperolehnya
dengan cara okupasi (pendudukan). Baik okupasi yang legal
yaitu dengan cara membeli dari orang-orang bumiputra maupun

ilegal yaitu dengan perampasan. Atas dasar okupasi itulah,
kemudian tanah-tanah tersebut dibagi-bagikan kepada anggota
VOC yang membutuhkan. Lebih lanjut diaturlah oleh VOC, cara-
cara pemindahan tanah dengan segala isinya, termasuk larangan
pengasingan tanah.

Dasar filosofis pengaturan larangan pengasingan tanah oleh
VOC adalah untuk kesejahteraan seluruh warga anggota VOC.
Tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan VOC, jangan
sampai tanah yang telah direbut dan diduduki dari orang-orang
pribumi dan raja-raja lokal pada akhirnya lepas dari genggamannya
dengan percuma.

2. Larangan Penjualan Tanah Pada Masyarakat Jawa dan
Madura

Menurut Hiroyoshi Kano politik hukum larangan pengasingan
tanah sebelum berlakunya Agrarische Wet belum ditemukan
aturan tertulisnya. Berdasarkan tulisan Rudolf Hermanses dalam
bukunya yang berjudul “Pendaftaran Tanah di Indonesia”, yang juga
telah diuraikan di atas bahwa pada tanggal 18 Agustus 1620 VOC
mengeluarkan maklumat. Maklumat tersebut berisikan antara lain:

setiap orang dilarang menjual, memindahkan, mengasingkan, atau
membebankan dengan hak hipotek, rente atau gadai tanah, rumah,
atau pohon-pohon, dan jika ada preferensi orang tidak dapat dikurangi