Page 116 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 93

Gubernur untuk Maluku (1621-1623). 4
Terkait dengan pertanahan VOC pada tanggal 18 Agustus 1620
mengeluarkan Plakat (maklumat) yang isinya antara lain bahwa
setiap orang dilarang menjual, memindahkan, mengasing-kan,
atau membebankan dengan hak hipotek, rente atau gadai tanah,
rumah, atau pohon-pohon, dan jika ada preferensi orang tidak dapat
dikurangi dalam haknya, tanpa pemberitahuan kepada Baljuw dan

Scheepen. Artinya pada awal pendudukan VOC di Batavia telah ada
5
aturan larangan pengasingan tanah, yaitu tanah yang dikuasai orang-
orang Belanda dilarang untuk dialihkan kepada orang-orang selain
Belanda, kecuali memberitahukan kepada Baljuw dan Scheepen.
Pada awalnya tanah hasil pendudukan VOC dibagi-bagikan kepada
pegawai, mantan pegawai ataupun kepada orang Belanda yang
ikut VOC ke Indonesia dengan ketentuan diantaranya tidak boleh

menjual, memindahkan, mengasingkan tanpa pemberitahuan
kepada Baljuw dan Scheepen. Maklumat tersebut juga menetapkan
tugas Baljuw dan Dewan Scheepen untuk menyelenggarakan daftar-
daftar semua pekarangan serta pohon buah-buahan yang telah
diberikan oleh VOC serta nama-nama pemiliknya. Baljuw adalah
seseorang yang diangkat oleh VOC untuk menjalankan pengadilan
sipil. Dewan Scheepen adalah orang-orang yang dipercaya oleh VOC
untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari di daerah Jakarta.

Sepuluh hari kemudian yaitu pada tanggal 28 Agustus 1620,
VOC mengeluarkan maklumat lagi. Isi maklumatnya adalah bahwa
pemberitahuan yang dimaksudkan oleh maklumat 18 Agustus 1620

4 Yudi Latif, Negara Paripurna Historis..., Ibid. ; http://id.wikipedia.
org/wiki/VereenigdeOostindische_Compagnie (diakses 12 April 2013)
pukul 13.00 wib.
5 Rudolf Hemanses, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta: Yayasan
Karya Dharma Institut Ilmu Pemerintahan, 1983, hlm. 10; lihat juga
Mhd. Yamin Lubis& Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah,
edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 62.