Page 115 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

92 FX. Sumarja

peraturan; membentuk pengadilan; mencetak dan mengeluarkan
uang; memungut pajak; mengangkat seorang gubernur dan pegawai-
pegawai tinggi lainnya.
Jika dikaji dari teori kedaulatan negara – (meskipun VOC sendiri
sebenarnya tidak mempunyai rancangan urusan tatanegara dan tidak
memerlukan suatu teori tatanegara seperti halnya teori kedaulatan
negara, karena yang dipentingkan baginya adalah mencari untung

sebesar-besarnya dan organisasi yang dibangun semata-mata
untuk kepentingan diri sendiri) - isi akta oktroi dapat dikatakan
telah mewujudkan aspek kedaulatan eksternal dan kedaulatan
internal dari sebuah negara. Hak mengadakan perjanjian-perjanjian
dengan negara-negara atau raja-raja di Asia dan hak menyatakan
perang dan menerima perdamaian merupakan perwujudan
kedaulatan eksternal, yaitu membangun hubungan atau kerja sama

internasional dengan negara-negara lain dalam rangka kepentingan
VOC. Sementara hak VOC untuk membuat undang-undang dan
peraturan; membentuk pengadilan (termasuk mengangkat polisi,
jaksa dan hakim); mencetak dan mengeluarkan uang; memungut
pajak; mengangkat seorang gubernur dan pegawai-pegawai tinggi
lainnya merupakan perwujudan kedaulatan internal. Demikianlah
substansi akta oktroi mirip dengan kekuasaan atau kedaulatan suatu
negara, sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa VOC adalah
negara dalam negara.

Pada tahun 1603 VOC memperoleh izin dari Kesultanan Banten
untuk mendirikan kantor perwakilan di Banten. Pada tahun 1610
Pieter Both diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama
(1610-1614) yang berpusat di Ambon, namun ia memilih Jayakarta

sebagai basis administrasi VOC. Jan Pieterzoon Coen yang menjabat
Gubernur Jenderal 1619-1629 memindahkan pusat VOC dari Ambon
ke Jayakarta (Batavia). Sementara itu, Frederik de Houtman menjadi
Gubernur VOC di Ambon (1605-1611) dan setelah itu menjadi