Page 110 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 87

Tujuan kehidupan bermasyarakat ini terutama bagi Bangsa
Indonesia tentunya harus identik dan diarahkan untuk mencapai
tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan
UUDNRI 1945 alinea keempat.
Penentuan pilihan hukum mana yang harus dipakai dalam
kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia, Sjahran Basah
126
mensyaratkan conditio sine quanom hukum harus berpanca fungsi:

(1) Direktif, yaitu sebagai pengarah dalam pembangunan untuk
membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan
tujuan kehidupan bernegara.
(2) Integratif, yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa.

(3) Stabilitatif, yaitu sebagai pemelihara (termasuk kedalamannya
hasil-hasil pembangunan) dan penjaga kelestarian, keserasian,
keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
(4) Perfektif, yaitu sebagai penyempurna terhadap tindakan-
tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga
dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
(5) Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi
negara dalam mendapatkan keadilan.

Arah kebijakan hukum yang hendak dibuat atau dibangun
di Indonesia selain bertujuan untuk menciptakan sistem hukum
nasional, yang lebih penting adalah untuk mewujudkan
127
kesejahteraan rakyat, yang menurut Bagir Manan dikatakan sebagai
salah satu bagian dari politik hukum yang bersifat tetap. Hal ini
128
selaras dengan pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa
hukum yang hendak dibangun seyogyanya harus senantiasa mengacu

126 Sjahran Basah, Tiga Tulisan tentang Hukum, Bandung: Armico, 1986,
hlm. 24-25.
127 C.F.G. Sunaryati Hartono..., Loc. Cit.

128 Bagir Manan, Menyongsong Fajar..., Op. Cit., hlm. 179.