Page 105 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 105
82 FX. Sumarja
arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.
112
Tulisannya yang lain dikatakan bahwa politik hukum adalah
kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria
untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan tersebut dapat berkaitan
dengan pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Pendapat
113
yang hampir sama dikemukakan juga oleh Soedarto bahwa politik
hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki
yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mendeskripsikan apa
yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang
dicita-citakan. Bukunya yang lain, Soedarto mendefinisikan politik
114
hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang
baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Dua
115
pendapat yang disebutkan terakhir sangat jelas bahwa politik hukum
ditekankan pada kebijakan hukum yang akan diberlakukan atau
hukum yang dicita-citakan.
Sunaryati Hartono tidak secara eksplisit memberikan pengertian
politik hukum, tetapi secara implisit pengertian politik hukum dapat
ditangkap dari pernyataannya bahwa hukum sebagai alat dan secara
praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang
dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum
nasional yang dikehendaki untuk mencapai tujuan masyarakat yang
112 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160; Lihat juga H.M. Wahydin Husein
dan Hufron, Hukum, Politik dan Kepentingan, Yogyakarta: Laksbang
Pressindo, 2008, hlm. 5; Muhammad Akib, Politik Hukum..., Ibid;
Padmo Wahyono dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum...,
Loc. Cit., hlm. 25
113 Padmo Wahyono, dalam Kotan Y. Stefanus, Perkembangan Kekuasaan
Pemerintahan Negara, Yogyakarta: Penerbit UAJ, 1998, hlm. 11.
114 Soedarto, Hukum Pidana dan PerkembanganMasyarakat, Kajian
Terhadap Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20.
115 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 151.
