Page 104 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 81

politik hukum secara luas, yaitu sebagai pernyataan kehendak negara
mengenai hukum yang berlaku (ius constitutum) dan sebagai arah
kebijakan hukum yang akan dibuat (ius constituendum). Terdapat
109
definisi yang menitikberatkan politik hukum dalam pengertian yang
terakhir, bahkan ada yang mengartikan politik hukum sebagai politik
perundang-undangan. Guna menghindari kesalahan pengertian
dan sekaligus sebagai pegangan dalam buku ini diberikan batasan
mengenai pengertian politik hukum larangan kepemilikan tanah
hak milik oleh orang asing.

Moh. Mahfud M.D. mendefinisikan politik hukum sebagai
legal policy atau (garis kebijakan) resmi tentang hukum yang akan
diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan
penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.
110
Pengertian tersebut menegaskan bahwa politik hukum sebagai

arah kebijakan hukum yang akan dibuat (ius constituendum).
Pada pihak lain, Teuku Mohammad Radhie memberikan batasan
politik hukum secara luas, yaitu sebagai suatu pernyataan kehendak
penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan
mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Demikian,
111
politik hukum meliputi kebijakan tentang hukum yang berlaku
(ius constitutum) dan hukum yang akan diberlakukan atau yang
seharusnya (ius constituendum).

Berbeda dengan Teuku Mohammad Radhie, Padmo Wahyono
mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan

109 Muhammad Akib, Politik Hukum..., Op. Cit., hlm. 58.
110 Moh. Mahfud MD., Politik Hukum…, Ibid., hlm.1; Moh. Mahfud MD,
Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta:
Pustaka LP3ES Indonesia, 2007, hlm. 48.
111 Teuku Mohammad Radhie, dalam Moh. Mahfud MD, Politik Hukum...,
Loc. Cit., hlm. 1; Muhammad Akib, Politik Hukum..., Op. Cit., hlm. 58.