Page 106 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 83

dicita-citakan. Pencapaian tujuan tersebut terkait erat dengan
116
pilihan-pilihan dari pemerintah mengenai cara yang dianggap tepat
yang hendak dipakai. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik
hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk
mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
117
Lebih lanjut dikatakan, beberapa pertanyaan mendasar yang timbul
dalam studi politik hukum adalah:

(1) tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang
ada?;
(2) cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk
bisa dipakai mencapai tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya
menyangkut persoalan pemilihan antara hukum tertulis atau
tidak tertulis, antara sentralisasi dan desentralisasi;
(3) kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-

cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan?; dan
(4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa
memutuskan kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara
untuk mencapai tujuan? Termasuk di dalamnya proses untuk
memperbaharui hukum secara efisien: dengan perubahan
total?, dengan perubahan bagian demi bagian? .
118

Abdul Hakim Garuda Nusantara, mendefinisikan politik hukum
sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan

atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara
tertentu, yang dapat meliputi:
1. pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada;
2. pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum

116 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum..., Op. Cit., hlm. 1-2.
117 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. hlm.
352.

118 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ...Ibid., hlm. 352-353.