Page 111 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

88 FX. Sumarja

pada cita-cita masyarakat bangsa, yaitu tegaknya negara hukum
yang demokratis dan berkeadilan sosial. Atas dasar pandangan yang
demikian dikatakan bahwa politik hukum Indonesia sesungguhnya
harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan
atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu
masyarakat Bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana yang
tertuang dalam Pembukaan UUDNRI 1945. 129

Elaborasi dari pendapat di atas semakin memperjelas betapa
urgennya politik hukum dalam pemberian arah, isi, dan bentuk
hukum yang berlaku dan hukum yang akan diberlakukan mencakup
aspek pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Politik
hukum harus dirumuskan secara jelas, karena jika suatu politik
hukum tidak jelas akan menghasilkan kaidah-kaidah hukum dalam
bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang simpang

siur dan tidak jelas tahap pelaksanaannya. Politik hukum yang
130
demikian tidak akan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan,
dan kesejahteraan rakyat sebagai cita hukum negara kesejahteraan.
Konteks kajian ini memandang politik hukum sebagai suatu
kebijakan dasar penyelenggara negara untuk memberi arah dan
isi hukum yang berlaku dan hukum yang akan diberlakukan

mencakup aspek pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.
Apabila politik hukum ini dikaitkan dengan kajian buku ini, maka
larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing adalah
sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara yang memberi arah
dan isi hukum yang berlaku dan hukum yang akan diberlakukan
mencakup aspek pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.
Menggunakan kalimat lain bahwa setiap pembentukan, penerapan,

dan penegakan hukum baik hukum positif maupun hukum yang

129 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum..., Op. Cit., hlm. 20.
130 Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma
Moral, Surakarta: LPP dan UNS Press, 2008, hlm. 52.