Page 101 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

78 FX. Sumarja

akan berwujud peraturan kebijakan. Demikian, secara garis besar
105
perbuatan hukum pemerintah dapat terjadi baik dalam bidang
publik maupun privat, maka perlindungan hukum akibat dari
perbuatan pemerintah terdapat juga dalam bidang hukum publik
maupun hukum privat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan dikaji disini
adalah perlindungan hukum warga negara terhadap perbuatan

pemerintah di bidang hukum publik. Artinya terkait dengan
tindakan pemerintah pada bidang pembuatan peraruran perundang-
undangan (regeling), perbuatan pemerintahan dalam penerbitan
keputusan (beschikking), dan perbuatan pemerintah dalam
kewenangan bebas (freies ermessen). Jangan sampai pemerintah
dalam membuat regulasi, membuat keputusan atau menjalankan
kewenangan bebas menyebabkan kerugian atau melanggar hak-

hak warga negara, atau menyebabkan hak-hak atas tanah WNI
mudah beralih dan dieksploitasi oleh orang asing. Apabila tindakan
itu melanggar/merugikan warga negara, hukum menyediakan
instrumen bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan.
Perwujudan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia
telah disediakan instrumen hukumnya. Instrumen hukum yang

disediakan tergantung jenis perbuatan negara/ pemerintah.
Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya peraturan perundang-
undangan dibedakan menjadi dua, yaitu dikeluarkannya peraturan
yang berupa undang-undang dan peraturan di bawah undang-
undang. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya undang-

memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan
dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum
(Pasal 22 ayat (2)). Syaratnya adalah memperhatikan: a. tujuan diskresi;
b. ketentuan peraturan perundang-undangan; c. AUPB; d. berdasarkan
alasan-alasan yang obyektif; e. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
dan f. dilakukan dengan iktikad baik (Ps. 24).
105 Ridwan HR, Hukum Administrasi..., Op., Cit., hlm. 269, contohnya
juklak-juknis, instruksi, surat edaran, standar operasional prosedur.