Page 103 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

80 FX. Sumarja

yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Perlindungan
hukum warga ini diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 53 UU No. 5 Tahun
1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata
Usaha Negara.
Tolok ukur yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa
tata usaha negara di Indonesia, adalah peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau hukum tertulis dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik atau hukum tidak tertulis. Asas-asas
107
umum tidak tertulis digunakan sebagai batu uji dalam peradilan
ini terutama dengan diberikannya kewenangan bebaskepada
pemerintah. Sementara itu dalam penyelesaian sengketa tata
usaha negara melalui upaya administrasi digunakan juga tolok
ukur kebijakannya (doelmatigheid) di samping aspek hukumnya
((rechtmatigheid). Keputusan tata usaha negara dinilai bukan saja

berdasarkan sah tidaknya menurut hukum, tetapi juga dinilai layak
tidaknya berdasarkan pertimbangan akal sehat.
Hukum harus bisa memberikan perlindungan terhadap hak-hak
atas tanah WNI dari penguasaan dan eksploitasi asing, dan menjamin
tanah hak milik tidak jatuh pada orang asing, serta orang asing
berminat menjadi subjek HP dan HSB, yang diperkenankan undang-

undang, maka hukum harus dibangun selaras dengan asas, kaidah,
dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, yang tidak lain adalah
Pancasila. Perlindungan hukum di bidang hak milik atas tanah dalam
praktik selain ditentukan oleh substansi hukumnya, juga ditentukan
oleh aparat dan pelaksana serta kesadaran hukum masyarakat. 108

8. Teori Politik Hukum

Banyak pengertian dan definisi tentang politik hukum yang
dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai literatur. Pengertian

107 Ridwan HR, Hukum Administrasi..., Op., Cit., hlm. 289-290.

108 Adrian Sutedi, Peralihan Hak..., Op. Cit., hlm. 13.