Page 99 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

76 FX. Sumarja

Fungsi hukum selain sebagai instrumen pengatur dan
perlindungan hukum, juga berfungsi untuk menciptakan suasana
hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang,
damai, dan adil. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara
pemerintah dengan warga negara bisa hukum administrasi negara
ataupun hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan
pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut.

Menurut Ridwan HR Pemerintah memiliki dua kedudukan
hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik (publiek
rechtspersoon, public legal entity) dan sebagai pejabat (ambtsdrager)
dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan
100
tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan
hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan
hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak

dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan
tunduk pada Hukum Administrasi Negara. Tindakan pemerintah
baik dalam lingkup hukum privat maupun publik dapat menjadi
peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum,
yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum
harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. 101

Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintahan yaitu
102
perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraruran
perundang-undangan (regeling), perbuatan pemerintahan dalam

100 Ridwan HR, Hukum Administrasi..., Ibid., hlm. 267.
101 Menurut Paulus E. Lotulung, perlindungan hukum bagi rakyat
merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh
setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum,
namun masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya
sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum
tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu
diberikan. Ridwan HR, Hukum Administrasi..., Ibid.

102 Ridwan HR, Hukum Administrasi..., Ibid., hlm. 268.