Page 95 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

72 FX. Sumarja

berjenjang Hans Kelsen, Hans Nawiasky mengelompokkan norma
hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar, yaitu:
staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara), staatsgrund-
gesetz (aturan dasar negara/aturan pokok negara), formell gesetz
(undang-undang formal), dan verordnung & autonome satzung
(aturan pelaksana dan aturan otonom). Tata susunan norma hukum
92
negara tersebut dapat digambarkan dalam ragaan 1 berikut ini.

Ragaan 1. Tata Susunan Norma Hukum Negara (Hans
Nawiasky) 93

Jenis, hierarki, dan kekuatan hukum peraturan perundang-
undangan di Indonesia menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
sebagai berikut :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

(Pure Theory of Law) Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa
Media, 2010, hlm. 244-245; Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum
dan Negara (General Theory of Law and State) Penerjemah Raisul
Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 179.
92 Maria Farida Indrati S..., Op. Cit., hlm. 45; lihat juga Jazim Hamidi,
Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum
Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI,
Yogyakarta: Citra Media dan Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 72.
93 Maria Farida Indrati S..., Op. Cit.; lihat juga Muhammad Akib..., Op.
Cit., hlm. 36.