Page 119 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

96 FX. Sumarja

untuk menginvestasikannya di wilayah Hindia Belanda. Wilayah
Hindia Belanda masih cukup banyak tersedia tanah hutan yang
belum dibuka dan diusahakan. Pada awal pertengahan abad 19
mereka menuntut diberikannya kesempatan untuk berusaha pada
bidang perkebunan besar di Hindia Belanda. Sejalan semangat
liberalisme yang sedang berkembang saat itu, mereka menuntut
penggantian sistem monopoli negara dan kerja paksa dalam
melaksanakan cultuurstelsel, dengan sistem persaingan bebas dan
sistem kerja bebas, berdasarkan konsepsi kapitalisme liberal.
8
Sementara Regerings Reglement (RR)1854 yang diharapkan pemilik
9
modal swasta Belanda dapat membuka kesempatan investasi masuk
di Hindia Belanda, ternyata tidak dapat mem-fasilitasinya, sehingga
kesempatan berinvestasi tidak terwujud.
Alasan tidak terwujudnya harapan pengusaha swasta atau pemilik

modal Belanda berinvestasi dikarenakan keterbatasan kewenangan
Gubernur Jenderal di bidang pertanahan seperti yang termuat dalam
Pasal 62 RR. Pasal ini mengatur: 1) Gubernur Jenderal tidak boleh
menjual tanah; 2) Larangan ini tidak termasuk bidang-bidang tanah
yang kecil untuk maksud perluasan kota-kota atau desa-desa; dan 3)
Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah berdasarkan undang-
undang yang nanti akan dikeluarkan. Tanah yang boleh disewakan
tidak meliputi tanah-tanah yang diakui milik orang Indonesia asli
atau tanah milik bersama dan tanah lain milik desa.

8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah..., Op. Cit., hlm. 36.
9 Regerings Reglement (RR) adalah Konstitusi Hindia Belanda. Pasal 1
RR pada intinya mangatur bahwa Pelaksanaan pemerintahan umum
di negeri ini dilakukan oleh gubernur jenderal atas nama raja dan
semua yang berada di Hindia Belanda wajib mengakui gubernur
jenderal sebagai wakil raja. Oleh karena itu, wajib semua yang berada
di Hindia Belanda menghormati dan mentaatinya. Lihat Soetandyo
Wignjosoebroto, Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial
Hindia-Belanda, Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir
Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940), Malang: Bayumedia
Publishing, 2008, hlm. 1.