Page 56 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 33

melepas haknya harus mendapat perlindungan hukum dan
penghargaan yang adil atas pengorbanan tersebut.
2) Pembatasan yang bersifat substantif dalam arti peraturan
yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang
hendak dicapai yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta
karena menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan
misi pelayanan. Pendelegasian kepada swasta yang merupakan
bagian dari masyarakat akan menimbulkan konflik kepentingan,

dan karenanya tidak dimungkinkan.

Berdasarkan batasan tersebut, ingin dicapai sebuah perasaan
adil bagi masyarakat agar tidak memandang negara sebagai sebuah
diktator yang buruk rupa. Sehingga, selain pembatasan tersebut,
UUPA juga terasa unsur keadilan liberalnya dengan terdapat
berbagai macam hak yang terkandung di dalamnya bagi pribadi atau

perseorangan, juga bagi WNI dan orang asing. Menurut pandangan
keadilan liberal yang dikemukakan oleh Samuel Pufendrof adalah
“cita keadilan bermaksud mengatur tindakan-tindakan manusia
dalam masyarakat untuk menyusun dan memelihara suatu ketertiban
rasional di dalamnya terwujud sifat dasar manusia dan tercapai
tujuan-tujuan berupa keamanan, ketenangan, dan kebebasan”. 25
Berdasarkan hak menguasai negara, negara dapat menentukan

macam-macam hak atas sumber-sumber agraria yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan
hukum, baik untuk WNI dan orang asing. Macam-macam hak atas
26
tanah dalam sistem pemilikan dalam dua kategori: (1) hak primer
yaitu semua hak yang diperoleh langsung dari negara dan (2) hak

25 Ibid.

26 Lihat Pasal 4 ayat (1), (2), dan Pasal 42, 45 UUPA.