Page 50 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 50
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 27
mempunyai hubungan yang sepenuhnya dan yang terkuat itu
(hak milik atas tanah) di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 21).
Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari
Negara tersebut harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang
merdeka berdaulat, adil dan makmur.
Mencermati rumusan di atas, menurut UUPA ruang lingkup
bumi adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta
yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari
bumi yang disebut tanah. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan
mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur
salah satu aspeknya saja, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang
disebut hak-hak atas tanah. Hak menguasai dari negara atas tanah
bersumber pada hak Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya
merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang
mengandung unsur hukum publik. Hal ini terutama disebabkan
ketidakmungkinan bagi seluruh bangsa secara bersama-sama
melaksanakan fungsi pengaturan, sehingga diserahkan kepada
negara sebagai organisasi tertinggi pemegang dan pengemban
kekuasaan seluruh rakyat. Demikian, dapat dinyatakan bahwa hak
menguasai dari negara adalah bentuk pelimpahan kewenangan
publik dari hak bangsa, namun sekaligus bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Secara teori, doktrin penguasaan
oleh negara harus dilihat dalam wacana yang lebih luas, yaitu dari
perspektif empat fungsi pokok negara, meliputi: 17
a. Protectional function; negara wajib melindungi seluruh tumpah
darah dan seluruh tanah air;
17 I Gede AB Wiranata, Reorientasi Terhadap Tanah sebagai Objek Investasi,
Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007, hlm. 266.
