Page 48 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 25

lewat penerapan dan praktik HMN. Hak menguasai dari negara
14
membawa konsekuensi tiga kewenangan seperti diuraikan di atas
(Pasal 2 ayat (2)).
Tiga kewenangan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam
bentuk tindakan negara baik ke dalam maupun ke luar. Tindakan ke
dalam, antara lain: 15

a. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan,
peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang udara serta
alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan yang
bersifat politis, ekonomis dan sosial (Pasal 14 ayat (1)). Sementara
pemerintah daerah juga harus membuat rencana serupa dengan

rujukan pusat (Pasal 14 ayat (2)), UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;
1) Politis, tanah untuk keperluan/bangunan-bangunan
pemerintah termasuk bangunan pertanahan.
2) Ekonomi, tanah untuk keperluan perkembangan produksi
pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri,
pertambangan, transmigrasi, dan lain-lain;
3) Sosial, tanah untuk keperluan beribadah, makam, pusat
pemukiman, keperluan sosial, kesehatan, pendidikan,

rekreasi, dan lain-lain.
b. Menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh individu, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-
badan hukum, baik oleh WNI maupun orang asing (Pasal 4);
c. Berusaha agar sebanyak mungkin orang mempunyai hubungan
dengan tanah, dengan menentukan luas maksimum tanah yang

14 Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara, Cetakan ke-1,
Yogyakart: Penerbit Citra Media, 2007, hlm. 53.
15 Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1985, hlm. 51.