Page 45 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 45
22 FX. Sumarja
Menurut Notonagoro pengertian hak menguasai negara
bukanlah dalam pengertian dimiliki. Demikian juga menurut
9
A.P. Parlindungan, hak penguasaan negara merupakan salah
10
satu asas dalam UUPA yang berbeda dengan asas domein dalam
Agrarische Wet 1870 jo. Agrarisch Besluit 1870. Pemberlakuan asas
domein untuk kepentingan pemerintahan jajahan, bukan untuk
kepentingan rakyat. Asumsi pemberlakuan asas domein, bahwa
menurut pemerintahan jajahan, rakyat yang terdiri dari berbagai
suku bangsa di Indonesia telah menyerahkan sepenuhnya kepada
pemerintahan jajahan. Sementara hak penguasaan negara ditujukan
sebesar-besar kemakmuran rakyat yang meliputi kebahagiaan,
kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara
hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil, dan makmur.
Hak menguasai negara dalam penjelasan UUPA, baik yang
sudah ada hak perorangan maupun yang belum ada. Kekuasaan
negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu
hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa jauh
negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai hak untuk
kepentingan rakyat.” Rumusan kalimat “dikuasai oleh negara” inilah yang
kemudian dikenal sebagai konsep”Hak Menguasai Negara” (HMN) yang
berarti penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam terpusat pada
kekuasaan yang begitu besar pada negara.
9 Notonagoro memberikan pengertian hak menguasai negara dalam
Pasal 38 Ayat (3) UUDS yang isinya sama dengan Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 sebagai berikut: istilah dikuasai dan dipergunakan adalah dua
hal yang berbeda, dipergunakan itu sebagai tujuan dari pada dikuasai,
meskipun kata penghubungnya dan, hingga itu nampaknya dua hal
yang tidak ada sangkut pautnya dalam hubungan sebab akibat.
Pengertian dikuasai, bukan berarti dimiliki, tetapi kepada negara
sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang diberikan kewenangan
(Pasal 2 ayat (2) UUPA). Lihat Notonagoro, Politik Hukum dan
Pembangunan Agraria di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm.
106. ; Bandingkan dengan Gouwgioksiong, Tafsiran Undang-Undang
Pokok Agraria, Djakarta: PT Kinta, 1963, hlm. 48.
10 Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah..., Op. Cit., hlm. 98-99.
