Page 42 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 42

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing  19


              dan melekat pada bangsa Indonesia, dalam hal ini seluruh rakyat
              Indonesia.
                  Berdasarkan  ketiga ayat  tersebut di atas  terdapat  beberapa
              prinsip yang mendasar, yaitu:

              a.  Hak seluruh rakyat  Indonesia atas segala sesuatu yang secara
                  natural ada di wilayah Indonesia.
              b.  Hak bersama atas bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya.
              c.  Hubungan yang tidak terbatas waktu antara bangsa Indonesia
                  dengan bumi, air dan ruang angkasa.


                  Menurut Boedi Harsono, hak bangsa adalah “…hak penguasaan

              atas tanah yang tertinggi”,  di samping hak-hak penguasaan tanah
                                      3
              lainnya yang ada di bawahnya. Hak-hak penguasaan tanah menurut
              UUPA tersusun dalam tata urutan sebagai berikut: 4
              1.   Hak bangsa Indonesia (Pasal 1);
              2.  Hak menguasai oleh negara atas tanah (Pasal 2);
              3.  Hak ulayat masyarakat hukum adat (Pasal 3);

              4.  Hak-hak perorangan (Pasal 16).


                  Masih terkait dengan ketentuan pada Pasal 1 UUPA, Penjelasan
              Umum II menyatakan bahwa:

                  “Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam Pasal
                  1 ayat 1, yang menyatakan, bahwa: “Seluruh wilayah Indonesia
                  adalah kesatuan  tanah-air  dari  seluruh  rakyat Indonesia,
                  yang bersatu  sebagai bangsa Indonesia”  dan Pasal 1  ayat 2
                  yang berbunyi bahwa: ”Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa,
                  termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam
                  wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha
                  Esa,  adalah  bumi,  air, dan  ruang  angkasa  bangsa  Indonesia



              3   Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah..., Ibid., hlm. 229.

              4   Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah..., Ibid., hlm. 264.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47