Page 38 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 15

tidak lepas darinya. Pengertian orang asing tidak selalu orang bukan
warga negara Indonesia, bisa juga orang pribumi/ bukan orang VOC
atau orang bukan bumiputra tergantung rezim hukum agraria yang
mengaturnya.
Kondisi tersebut di atas membutuhkan adanya perangkat
peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian
hukum bagi WNI maupun orang asing untuk dapat memiliki tanah

di Indonesia. Bagi WNI diberikan kesempatan untuk dapat menjadi
subjek hak atas tanah seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1)
UUPA. Sementara bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia
diberikan kesempatan untuk dapat menjadi subjek HP dan HSB,
yang diatur pada Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA. Siapa yang dimaksud
dengan orang asing yang berkedudukan di Indonesia, UUPA tidak
memberikan penjelasan. Untuk itu harus diketemukan jawabnnya

dalam struktur hukum di Indonesia.
Menurut Yusriyadi bahwa struktur hukum di Indonesia ibarat
sarang laba-laba. Keteraturan dapat diciptakan dengan banyak
peraturan perundang-undangan. Antara peraturan satu dengan
34
peraturan yang lainnya saling terkait dan membentuk sebuah
sistem hukum seperti sarang laba-laba. Setiap sistem hukum akan

menghadapi persoalan kontradiksi, kekosongan hukum dan norma
kabur. Peraturan hukum yang saling bertentangan (kontradiksi)
perlu upaya konsistensi (sinkronisasi dan harmonisasi), kekosongan
hukum perlu pembentukan, dan norma kabur perlu adanya
penemuan/interpretasi hukum.

Selain persoalan kontradiksi dan kekaburan/ketidakjelasan
aturan hukum, terdapat peraturan yang harus ditindaklanjuti dengan

34 Whitehead, menggunakan istilah “hukum sebagai jejaring”, yang dimaknai
proses yang bersifat holistik yang terdiri dari satuan-satuan aktual, lihat
H.R Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat,
Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Bandung: PT Refika Aditama,
2009, hlm. 10-11.