Page 69 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

56 Aristiono Nugroho, dkk.

76 keluarga yang memanfaatkan hak garap atas tanah sawah,
untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tanah yang mereka
garap ini oleh Pemerintah Desa Karanganyar telah dicatatkan
dalam dokumen (peta dan daftar) Pajak Bumi dan Bangunan,
dengan sebutan “tanah buruhan”.
Secara filosofis terminologi “tanah buruhan” memiliki
kemiripan (identik) dengan terminologi “communal property”,
yang diartikan sebagai “bentuk kepemilikan dan penguasaan
atas tanah (dan sumberdaya alam) secara bersama oleh suatu
kelompok masyarakat. Sementara itu, terminologi “property”
pada awalnya banyak digunakan oleh para lawyer (praktisi hu-
kum), untuk menunjukkan kepemilikan seseorang atas sesuatu.
Selanjutnya, terminologi “property” yang pada awalnya mengarah
pada bentuk kepemilikan individual, kemudian membuka diri
dengan membuka peluang bagi adanya terminologi properti
yang bersifat komunal, hingga muncullah terminologi “commu-
nal property”.
Selain itu, hak garap atas tanah sawah dan tanah buruhan
yang ada di Desa Karanganyar juga berkaitan dengan tenurial.
Sebagaimana diketahui “tenure” adalah istilah yang digunakan
oleh ilmuwan dan praktisi sumberdaya alam pada umumnya,
yang berarti pengaturan yang terkait dengan kontrol dan akses
atas sumberdaya alam (termasuk tanah). Secara sosial, istilah
“tenure” dapat dimaknai sebagai “segenap relasi sosial yang
kompleks yang terkait dengan kepemilikan dan penguasaan atas
tanah (dan sumberdaya alam). Dengan demikian “tenurial” dapat
dimaknai sebagai institusi (tatanan) sosial, yang mengatur ting-
kah laku manusia yang berkaitan dengan tanah (dan sumberdaya
alam). Sistem tenurial inilah yang menentukan pihak yang
memanfaatkan tanah, jangka waktunya, dan kondisi saat itu.