Page 178 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

perkebunan harus mendapatkan persetujuan dari
masyarakat adat sesuai dengan nilai-nilai budaya dan
hak adat setempat.
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah: UU ini mengamanatkan
pemerintah daerah untuk mengatur desa dengan
prinsrip partisipasi masyarakat dan penghormatan
terkait hak asal-usul dan hak tradisional.
Prinsip-prinsip FPIC antara lain ialah.:
a. Free (bebas)
Persetujuan harus diberikan tanpa tekanan, intimidasi, atau
ancaman terhadap masyarakat atau individu yang terkena
dampak. Masyarakat atau individu harus memiliki kebebasan
mutlak untuk menerima atau menolak suatu proyek atau
aktivitas tanpa keterpaksaan.
b. Prior (Sebelumnya)
Persetujuan harus diberikan sebelum proyek atau aktivitas
dimulai. Ini memungkinkan masyarakat atau individu terkena
dampak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan yang memengaruhi wilayah atau hak-hak mereka
sebelum komitmen atau kontrak dibuat.
c. Informed (Terinformasikan)
Masyarakat atau individu harus memiliki akses kepada semua
informasi yang relevan dan penting mengenai proyek atau
aktivitas yang akan dilaksanakan. Mereka harus sepenuhnya
memahami implikasi proyek tersebut sebelum memberikan
persetujuan.
d. Consent (Persetujuan)
Persetujuan dalam FPIC adalah tindakan sukarela dan
dilakukan setelah masyarakat atau komunitas tersebut
merasa yakin bahwa proyek atau aktivitas tersebut tidak
akan merugikan hak-hak mereka atau lingkungan mereka.
Consent juga menunjukkan bahwa ada kesepakatan bersama
antara pihak yang ingin melaksanakan proyek (biasanya

BAB IV 163
Evaluasi dan Rekomendasi