Page 72 - Kolase Agraria

Identifikasi Kapasitas Sosial Budaya Masyarakat Adat: 57
Menelusuri Aset Komunitas

ikut berpartisipasi dalam memetakan dan sertipikasi tanah pada
Kampung Adat Urug melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) maupun Prona. Keseriusan kantor pertanahan
nyatanya tidak selaras dengan kebijakan dari tetua adat bahwasanya
tanah yang didaftarkan akan terjadi dua masalah yaitu tanah akan
dijual dan tanah akan diagungkan ke lembaga keuangan. Masyarakat
yang berusaha mematuhi kedudukan tetua adat akan mengikuti apa
yang dikatakan tetua adat, sehingga upaya sertipikasi tanah oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terhenti hingga saat ini.

Pemilikan dan penguasaan tanah secara perspektif adat, bidang
tanah sudah atas nama pemilik tanah masing-masing (bukan
atas nama tetua adat atau bersifat komunal). Terdapat kendala
meski sudah atas nama masing-masing yaitu nama tertera masih
nama leluhur keluarga, padahal secara eksisting tanah tersebut
telah dihuni oleh anak, cucu, bahkan cicit. Ini menjadi kendala
saat masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan
persyaratan SPPT ataupun PBB. Saat satu SPPT ataupun PBB terdiri
atas banyak keluarga/jiwa, maka hanya bisa diberikan bantuan atas
satu nama saja. Tentunya ini perlu menjadi atensi bagi masyarakat
untuk memperbarui kepemilikan/penguasaan bidang tanah sesuai
kondisi saat ini.

Mempertanyakan Livelihood System Pertanian Berkelanjutan dan
Kewirausahaan Berbasis Lokal
Livelihood system pertanian berkelanjutan tentu wajib
memperhatikan bagaimana komposisi present land use, sehingga
dapat diketahui relevansi ketersediaan tanah untuk kegiatan
pertanian. Gambar ini menunjukan klasifikasi penggunaan tanah
melalui metode digitasi secara interpretasi citra satelit terbaru.
Terdapat 6 klasifikasi di wilayah Kampung Adat Urug yaitu (i)
perairan dengan luas 2,48 ha, (ii) peternakan dengan luas 0,42 ha,
(iii) tanah terbuka dengan luas 2,39 ha, (iv) pertanian dengan luas