Page 91 - Kolase Agraria

Biro Hukum-Sekretariat Jenderal

Kementerian ATR/BPN:
Perlindungan Hukum bagi Pegawai
di Lingkungan Kementerian ATR/

BPN dalam Melaksanakan Tugas

dan Fungsinya

Fadel Muhammad

Gambar. 35. Kunjungan Kerja Biro Hukum dalam rangka koordinasi
dengan Ombudsman Republik Indonesia

Perlindungan Hukum dalam Tata Administrasi Pemerintahan
Dalam mengatur tugas-tugas pemerintahan dan memberikan layanan
kepada masyarakat, para pejabat pemerintahan harus mengikuti
ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi panduan