Page 95 - Kolase Agraria
P. 95
80 Kolase Agraria
dan Etnografi ‘Pendidikan Merdeka’
yang menjelaskan “Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan
wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP)”.
Gambar. 37. Rapat dengan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN Mengenai
Pembahasan Rancangan Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan
Kejaksaan RI dan Kepolisian RI
Perlindungan Hukum di Internal Kementerian ATR/BPN
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas
menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang agraria,
pertanahan, dan tata ruang. Ketentuan penyelenggaraan
pemerintahan tersebut salah satunya diatur dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang
Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan
memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin
penyelenggaraan tugas tugas negara sebagaimana dituntut oleh
suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat
(3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Implementasi dari UU No.30 Tahun 2014 di dalam tugas dan
fungsi Kementerian ATR/BPN ditujukan agar pegawai di Kementerian
