Page 93 - Kolase Agraria

78 Kolase Agraria
dan Etnografi ‘Pendidikan Merdeka’

kementerian / lembaga negara terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan
oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang selanjutnya
apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan yang terindikasi
perbuatan melawan hukum akan diproses selanjutnya oleh aparat
penegak hukum. Namun, kenyataannya, saat ini semua kasus pidana
maupun perdata yang melibatkan aparatur pemerintahan semuanya
ditangani langsung APH tanpa melibatkan APIP. Hal ini melanggar
ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Pasal 20 sehingga putusan hukuman yang diberikan
oleh APH bersifat maladministrasi.

Urgensi Perlindungan Hukum bagi Aparatur Pemerintahan
Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) memiliki tugas dalam pengawasan
dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang
pejabat pemerintahan. Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan
penyalahgunaan wewenang dapat berupa tidak terdapat kesalahan,
terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan
administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selanjutnya, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat
mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang
dalam keputusan dan/atau tindakan. Di lingkungan internal
Kementerian ATR / BPN, regulasi mengenai tugas dan fungsi APIP
telah dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam regulasi
tersebut dijelaskan bahwa APIP merupakan bagian dari Satgas SPIP.
Oleh karena itu, dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di Kementerian ATR /