Page 96 - Kolase Agraria

Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN: 81
Perlindungan Hukum bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian ATR/

ATR / BPN bekerja sesuai asas AUPB dan tidak melakukan
penyalahgunaan wewenang. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf e UU No.30 Tahun 2014 yang bermakna agar setiap badan dan/
atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai
dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui,
tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan
kewenangan. Terkait dengan bantuan hukum juga telah diatur lebih
lanjut dalam Permen ATR/Kepala BPN No.13 Tahun 2022 tentang
pelayanan advokasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Peraturan
tersebut dibentuk sebagai upaya dari internal Kementerian ATR/
BPN dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada
pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai Kementerian ATR/BPN
yang sedang menghadapi permasalahan dalam perkara pidana, baik
pidana umum maupun pidana khusus (dugaan tipikor).
Hal di atas mendorong internal Kementerian ATR/BPN dalam
hal ini Inspektorat Jenderal bersama dengan Bagian Advokasi dan
Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum untuk membentuk tim
dalam rangka penyelesaian masalah pidana (baik itu pidana umum
maupun pidana khusus) selama tidak terdapat unsur mens rea
yang melibatkan pegawai, pensiunan, dan /atau mantan pegawai
di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hal ini dilaksanakan dalam
rangka memberikan perlindungan hukum secara optimal dengan
penguatan peran APIP di Inspektorat Jenderal dan Tim Fasbankum
di Biro Hukum, karena merupakan amanat dari Permen ATR/Kepala
BPN No.16 Tahun 2019 tentang SPIP dan Permen ATR/BPN No.13
Tahun 2022 tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Lingkungan
Kementerian ATR/BPN.