Page 92 - Kolase Agraria

Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN: 77
Perlindungan Hukum bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian ATR/

dalam menjalankan administrasi pemerintahan, utamanya bagi
pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan atau mengambil
keputusan. Hal ini merupakan manifestasi dari hukum materiil
sebagai keberadaan negara yang berdasarkan hukum.

Hukum materiil adalah serangkaian aturan yang mengatur
tindakan yang harus dilakukan, seharusnya dilakukan, dan dilarang
serta peraturan yang mengatur mengenai hak dan tanggung jawab.
Untuk itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hadir sebagai
regulasi mengenai hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan
pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga
dapat dikatakan sebagai sebuah aturan yang mengatur mengenai
tindakan yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang
tidak boleh dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu,
dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Administrasi Pemerintahan
merupakan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi
(Harjiyatni & Suswoto, 2017).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional saat ini melakukan upaya penyelesaian permasalahan
pertanahan dalam bentuk perkara perdata, administratif, dan
pidana. Permasalahan Hukum Pidana di bidang pertanahan
merupakan persoalan yang kompleks dan melibatkan berbagai
sektor, seperti pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
serta masyarakat. Persoalan ini disebabkan oleh beberapa faktor,
di antaranya dikarenakan adanya konflik di tengah masyarakat,
ego sektoral antar Kementerian/Lembaga negara, hingga terjadi
ketidaksepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Aparat
Penegak Hukum.
Permasalahan dengan aparat penegak hukum dapat terjadi dalam
hal penanganan kasus pidana yang melibatkan aparatur Kementerian
ATR/BPN yang masih aktif bertugas maupun telah memasuki masa
purna tugas. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,
kasus pidana maupun perdata yang melibatkan internal aparatur