Page 35 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
menyebutkan bahwa negara berhak untuk menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan
bumi, air dan ruang angkasa.
Implementasi dari ketentuan tersebut adalah adanya kegiatan
pendaftaran tanah, yang mencakup pengukuran, pemetaan, dan
pembukuan tanah; pendaftaran hak atas tanah dan peralihannya;
dan pemberian tanda bukti hak sebagai alat bukti kepemilikan hak
atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah tersebut dilakukan secara
terus menerus, berkesinambungan, dan teratur di seluruh wilayah
Indonesia. Dengan terdaftarnya seluruh hak-hak atas tanah yang ada,
maka akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi subjek hak
dalam hal kepemilikan dan penggunaan tanahnya (Manthovani dan
Istiqomah, 2021).
Untuk mempercepat kegiatan pendaftaran tanah, pemerintah
melakukan suatu pendaftaran tanah sistematis yang dilakukan
secara serentak di setiap desa. Seiring dengan berjalannya waktu,
pendaftaran tanah sistematis tersebut terus berkembang hingga
adanya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
yang didasarkan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis dan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kegiatan
PTSL tersebut akan mempercepat dalam pelaksanaan kegiatan
pendaftaran tanah karena perolehan datanya dilakukan di setiap desa
(Tohadi, dkk, 2020).
Kegiatan PTSL bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang
tanah di Indonesia dengan maksud untuk memberikan jaminan

18 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat