Page 31 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

2. Membuat basis data bersama berisi data HGU dari Kementerian
ATR/BPN; data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan
berikut lokasinya dari Kementerian LHK; dan data izin usaha
perkebunan dari Kementerian Pertanian;
3. Menyosialisasikan Permen LHK 17/2018 kepada Kementerian ATR/
BPN guna menyeragamkan pemahaman mengenai pelepasan
kawasan hutan; dan
4. Menetapkan batas waktu Kementerian LHK untuk menerbitkan SK
Biru pelepasan kawasan hutan atau membuat sistem pembuatan
surat berbasis digital yang dapat mempercepat proses penerbitan
SK.

Referensi
Ahmad, E, Abdulrhmat, dkk. 2018. Optimalisasi Pengelolaan Surat
Keputusan pada Fakultas Teknik Universitas Gorontalo.
Jurnal Teknik. Vol. 16, No. 1
Arizona, Yance. 2014. Konstitusionalisme Agraria. Yogyakarta: STPN
Press.
Effendi, Winda Roselina. 2017. Konsep Welfare State di Indonesia.
Jurnal Trias Politica, Vol. 1. No. 1
Elviandri, dkk.2019. Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan
Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan
Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 31. No. 2.
Puri, Widhiana H., dkk. 2014. Permasalahan Sektoralisme
Kelembagaan Agraria di Indonesia. Yogyakarta: STPN Press.
Salim, M. Nazir, dkk. 2019. Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat
Konstitusi. Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat
Konstitusi. Yogyakarta: STPN Press.
Salim, M. Nazir. 2020. Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik
Kebijakan. Yogyakarta: STPN Press.

14 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat