Page 29 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

a. Membuat peta bersama yang merupakan integrasi dari himpunan
data dan peta pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan
(Kementerian LHK); data pemegang HGU (Kementerian ATR/
BPN); dan data izin usaha perkebunan serta realisasi kegiatan
fasilitasi perkebunan (Kementerian Pertanian);
b. Melaksanakan verifikasi terhadap lokasi TORA yang ditetapkan
dalam peta bersama untuk memastikan bahwa lahan tersebut
berstatus clean and clear oleh Kementerian ATR/BPN; dan
c. Melaksanakan pengambilan pemenuhan kewajiban alokasi 20%
dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan berdasarkan
hasil verifikasi lokasi TORA dalam peta bersama oleh Kementerian
ATR/BPN
Ketiga, menyosialisasikan regulasi masing-masing kementerian
yang pelaksanaanya saling berkaitan. Dalam hal ini tata cara
pelepasan kawasan hutan yang telah diatur dalam Permen LHK
17/2018 perlu disosialisasikan kepada Kementerian ATR/BPN agar
lebih memahami prosesnya guna memberikan tindak lanjut terhadap
tanah yang telah dilepaskan dari kawasan hutan oleh Kementerian
LHK.

Keempat, membuat sistem pembuatan surat berbasis digital
yang dapat mempercepat proses penerbitan SK atau menetapkan
batas waktu penerbitan SK. Apabila permasalahan lamanya proses
penerbitan berkenaan dengan alur pembuatannya yang masih manual,
maka diperlukan sistem yang dapat secara otomatis menghasilkan
nomor surat, konsideran, dan proses pemberian persetujuan melalui
pembubuhan tanda tangan (Ahmad, dkk, 2018). Namun, apabila
sumber masalahnya adalah budaya kerja birokrat yang lambat,
maka perlu adanya penetapan batas waktu. Hal ini mengacu Pasal
53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), maka
Kementerian LHK wajib mengeluarkan keputusan dalam waktu

12 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat