Page 24 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

kawasan hutan untuk perkebunan sebagai sumber TORA. Menurut
Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan
dan Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah
Objek Reforma Agraria (Permen LHK 17/2018), salah satu kawasan
hutan untuk sumber TORA adalah alokasi TORA 20% dari pelepasan
kawasan hutan untuk perkebunan. Kekosongan hukum terkait
dengan kewenangan lembaga dan mekanisme pelaporan alokasi
TORA tersebut mengakibatkan banyak perusahaan tidak melaporkan
kewajibannya. Hal tersebut terbukti dari rendahnya perusahaan yang
memenuhi kewajiban penyediaan TORA dari izin perkebunan untuk
dijadikan sebagai perkebunan masyarakat. Dian Amalina, Konsultan
Perorangan Senior Reforma Agraria dari Kantor Wilayah BPN Provinsi
Sumatera Selatan menyatakan bahwa hanya terdapat satu perusahaan
di Sumatera Selatan yang telah memenuhi kewajiban menyediakan
20% dari izin perkebunan untuk dijadikan sebagai perkebunan
masyarakat, yaitu PT Hindoli (komunikasi pribadi, September 2023).
Ketika dilakukan survei di lapangan, perusahaan-perusahaan lainnya
mengaku kebingungan terkait lembaga mana yang harus dituju untuk
melaporkan kewajiban tersebut. Sementara itu, sebagian lainnya tidak
bersedia melaporkan kewajiban tersebut karena tidak ada dasar hukum
yang secara jelas mengatur kewenangan petugas dari kementerian
dalam menagih kewajiban perusahaan. Adanya kekosongan hukum
tersebut secara tidak langsung menyebabkan TORA yang bersumber
dari alokasi tersebut tidak ditindaklanjuti untuk diredistribusikan
kepada masyarakat.
Kedua, permasalahan terkait kekosongan hukum di atas
diperburuk dengan tidak adanya basis data bersama yang
mengintegrasikan data-data yang dihimpun oleh lintas kementerian,
berupa data dan peta pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan;
data pemegang HGU; dan data izin usaha perkebunan serta realisasi
kegiatan fasilitasi perkebunan. Data subjek pemegang HGU dan status

Mengkaji Akar Permasalahan dan Solusi Atas Rendahnya Capaian Redistribusi 7
Tanah Objek Reforma Agraria yang Berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan di Indonesia