Page 20 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045
P. 20
Mengkaji Akar Permasalahan dan
Solusi Atas Rendahnya Capaian Redistribusi
Tanah Objek Reforma Agraria yang Berasal
dari Pelepasan Kawasan Hutan di Indonesia
Fhou Yuan Lee
Universitas Diponegoro
E-mail: fyuanlee@gmail.com
Pendahuluan
ergeseran model pengelolaan negara tidak lagi hanya
Pmenempatkan negara sebagai “penjaga malam” yang menjalankan
fungsi kontrol keamanan dan memelihara ketertiban, tetapi juga
aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sebagaimana
yang dikonsepsikan oleh Kranenburg dan dikenal sebagai welfare
state (Effendi, 2017). Salah satu pilar kenegaraan dalam mewujudkan
konsepsi negara kesejahteraan, yaitu Keadilan Sosial (Social Justice)
(Zaini, 2015). Konsepsi negara demikian diejawantahkan pada
tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Berdasarkan amanat tersebut, negara
melalui sumber daya tanah yang dikuasainya berkewajiban untuk
memakmurkan rakyat. Salah satu implementasi dari tujuan tersebut
dilakukan melalui pemerataan struktur penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan dalam
kebijakan Reforma Agraria.
Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria yang berlaku saat ini
didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria (Perpres 86/2018). Mengacu pada Pasal 5 ayat
(1) huruf a dan Pasal 6 huruf a Perpres 86/2018, Reforma Agraria
dilakukan melalui penataan aset yang terdiri atas redistribusi tanah
3
