Page 21 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

atau legalisasi aset. Penataan aset tersebut dilakukan guna menata
kembali penguasaan, pemilikan, dan pemilikan tanah. Dewasa ini,
pelaksanaan penataan aset, khususnya skema redistribusi tanah,
belum berjalan sesuai dengan tujuan Reforma Agraria. Hal tersebut
terlihat dari belum tercapainya target redistribusi tanah pada
periode 2015 sampai dengan 2021. Berdasarkan data yang dihimpun
oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat dan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/
BPN), dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2021, hanya 1,44 juta
hektare tanah dari 4,5 juta hektare tanah target redistribusi yang
berhasil diredistribusikan (Nababan, 2023). Sumbangan capaian
terkecil berasal dari pelepasan kawasan hutan yang hanya seluas 0,3
juta hektare. Kondisi ini berbanding terbalik dengan capaian target
redistribusi tanah kawasan hutan yang ditetapkan Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yaitu sekitar 4,1 juta
hektare. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cita-cita Reforma
Agraria untuk menjamin pemerataan sosial-ekonomi masyarakat
melalui pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah masih jauh dari harapan.
Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang
mengakibatkan rendahnya capaian redistribusi tanah yang berasal
dari kawasan hutan. Pertama, permasalahan regulasi terkait dengan
pelaksanaan Reforma Agraria dan penyediaan Tanah Objek Reforma
Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan. Objek TORA yang
dimaksud adalah tanah yang diperoleh dari kewajiban perusahaan
untuk menyediakan 20% dari total luas tanah yang dilepaskan
dari kawasan hutan untuk perkebunan. Dalam hal ini, tidak ada
regulasi yang mengatur mekanisme dan kewenangan lembaga
dalam mengambil pemenuhan kewajiban pengalokasian 20% tanah
yang dilepaskan dari kawasan hutan untuk perkebunan. Kedua,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian
LHK) dan Kementerian ATR/BPN selaku pelaksana Reforma Agraria

4 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat