Page 22 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045
P. 22

tidak  memiliki  satu  pemahaman  mengenai alur  pelepasan  dan
           pencadangan  tanah  yang berimbas  pada berimbas  pada macetnya
           pelaksanaan  program  pelepasan  tanah  kawasan  hutan.  Ketiga,
           penerbitan SK Biru  pelepasan kawasan hutan  yang memerlukan
           waktu lama sehingga berdampak pada lamanya proses pelepasan dan
           redistribusi  tanah kawasan hutan.  Akibatnya, jumlah  pencapaian
           target redistribusi tanah tidak sesuai dengan yang diharapkan karena
           TORA  yang  berasal  dari  pelepasan  kawasan  hutan  tidak  kunjung
           diredistribusikan.
               Tidak tercapainya target  redistribusi  tanah  menyebabkan
           angka  ketimpangan  kepemilikan tanah  di  Indonesia tetap tinggi.
           Hal ini tercermin dalam indeks rasio gini kepemilikan tanah pada
           tahun 2020 yang berada di angka 0,54-0,67. Artinya, hanya 1 persen
           rakyat Indonesia  yang menguasai 54  sampai 67  persen  sumber
           daya  tanah.  Dengan demikian,  faktor-faktor di  atas  perlu diatasi
           guna  mempercepat  capaian  redistribusi  dan  memperkecil angka
           ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
               Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, diperlukan adanya
           solusi atas permasalahan rendahnya capaian redistribusi tanah guna
           mewujudkan pemerataan penguasaan  dan pemilikan  tanah untuk
           masyarakat.  Hal  tersebut  sejalan dengan gagasan  utilitarianisme
           yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) bahwa pemerintah
           bertanggung jawab untuk menjamin sebesar-besarnya kesejahteraan
           bagi sebesar-besarnya rakyat (Elviandri, dkk, 2019, 255).

               Penelitian  yang digunakan adalah  penelitian  hukum  non
           doktrinal dengan  pendekatan  perundang-undangan dan  konsep.
           Teknik  pengumpulan data dalam  penelitian  ini dilakukan  melalui
           dua cara. Pertama, studi  kepustakaan dengan menelaah peraturan
           perundang-undangan  dan membaca literatur, jurnal,  artikel
           yang  berkaitan dengan  permasalahan.  Kedua, wawancara dengan
           narasumber  guna memperoleh keterangan  yang berkaitan  dengan


                    Mengkaji Akar Permasalahan dan Solusi Atas Rendahnya Capaian Redistribusi   5
               Tanah Objek Reforma Agraria yang Berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan di Indonesia
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27