Page 27 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045
P. 27
Gambar 1. Diagram alur pelepasan kawasan HPK berdasarkan
Permen LHK 17/2018
Keempat, proses penerbitan SK Biru yang memakan waktu lama.
Lydia Ega, Konsultan Perorangan Reforma Agraria dari Kantor Wilayah
ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa hanya
terdapat satu SK Biru yang berhasil diterbitkan oleh Menteri LHK dari
13 kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang mengusulkan pelepasan
lahan dari tahun 2018-2019 (komunikasi pribadi, September 2023).
Artinya, hanya satu usulan lahan yang bisa ditindaklanjuti ATR/BPN,
sedangkan 12 usulan lainnya masih harus menunggu penerbitan SK
Biru. Dalam hal ini, SK Biru menjadi dasar penerbitan sertipikat hak
atas tanah oleh ATR/BPN sebelum tanah tersebut benar-benar dapat
diredistribusikan kepada masyarakat. Apabila SK Biru tidak kunjung
diterbitkan, objek TORA yang dilepaskan dari kawasan hutan pun
tidak akan kunjung ditindaklanjuti untuk diberikan hak atas tanah
bagi masyarakat. Lamanya proses penerbitan SK Biru berimplikasi
pada terhambatnya capaian target redistribusi TORA yang berasal
dari pelepasan kawasan hutan.
10 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat
