Page 30 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh tahap pelepasan
kawasan hutan dinyatakan selesai apabila tidak ditentukan batasnya.
Dengan demikian, empat poin analisis berdasarkan permasalahan
dan solusi tersebut diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
bagi perbaikan kebijakan dalam rangka mencapai target redistribusi
tanah. Selaras dengan gagasan utilitarianisme Jeremy Bentham,
perbaikan kebijakan ini menjadi upaya bagi pemerintah untuk
menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana
yang dicita-citakan oleh konstitusi Indonesia.

Penutup

Capaian redistribusi TORA yang berasal dari kawasan hutan
berjalan sangat lambat. Hal tersebut diakibatkan oleh belum adanya
regulasi yang mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab atas
pengambilan alokasi 20% dari pelepasan kawasan untuk izin usaha
perkebunan dalam penyediaan TORA yang berasal dari kawasan
hutan. Selain itu, antara Kementerian LHK dan Kementerian ATR/
BPN tidak memiliki kesepahaman mengenai alur proses pelepasan
tanah kawasan hutan untuk sumber TORA. Kemudian, tidak terdapat
basis data bersama yang bisa digunakan oleh lembaga lintas sektor
untuk mengelola sumber TORA yang berasal dari pelepasan kawasan
hutan. Dalam hal administrasi, proses penerbitan SK Biru pelepasan
kawasan hutan memakan waktu yang lama.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, dapat
direkomendasikan beberapa hal untuk menjawab persoalan tersebut:

1. Merevisi Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria dengan
menambahkan pasal mengenai kewenangan Kementerian ATR/
BPN dalam menindaklanjuti tanah yang telah dilepaskan untuk
diredistribusikan dan mekanisme pengambilan TORA dari alokasi
20% dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan;

Mengkaji Akar Permasalahan dan Solusi Atas Rendahnya Capaian Redistribusi 13
Tanah Objek Reforma Agraria yang Berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan di Indonesia