Page 28 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Jalan Keluar Kemacetan Redistribusi TORA dari Pelepasan
Kawasan Hutan
Pada sub-bab sebelumnya, telah diidentifikasi dan diuraikan
berbagai faktor yang berkontribusi dalam memperlambat redistribusi
tanah di daerah. Adapun, sub-bab ini akan memaparkan beberapa
rekomendasi untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut.
Pertama, merevisi Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria dengan
menambahkan substansi pasal mengenai kewenangan ATR/BPN
sebagai tindak lanjut dari tanah yang telah dilepaskan berdasarkan
SK Biru untuk diredistribusikan. Tidak adanya dasar kewenangan
bagi lembaga untuk bertanggung jawab atas objek TORA yang berasal
dari alokasi 20% pelepasan tersebut menyebabkan perusahaan-
perusahaan tidak melaporkan kewajibannya dan tidak ada yang
bertanggung jawab mengelola TORA tersebut setelah melalui proses
pelepasan. Dalam hal ini, ATR/BPN merupakan lembaga yang paling
sesuai untuk mengelola objek TORA dari tanah yang telah dilepaskan
dari kawasan hutan karena berkenaan dengan domainnya untuk
memberikan hak atas tanah. Hal ini disebabkan karena kewenangan
Kementerian LHK hanya sampai pada proses pelepasan kawasan
hutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan
Pasal 17 Permen LHK 17/2018.
Kedua, merevisi Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria dengan
menambahkan substansi pasal mengenai mekanisme pengambilan
TORA dari alokasi 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan.
Prosedur pengambilan TORA diperlukan sebagai pedoman tata
laksana bagi lembaga yang berwenang untuk melaksanakan
tugasnya agar tidak menyimpang dari ketentuan. Mekanisme ini
dilaksanakan melalui kolaborasi lintas kementerian (Kementerian
LHK, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Pertanian) dengan
cara sebagai berikut:

Mengkaji Akar Permasalahan dan Solusi Atas Rendahnya Capaian Redistribusi 11
Tanah Objek Reforma Agraria yang Berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan di Indonesia